LEGAL FORCE OF PERMA NO. 4 OF 2014 RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION FOR CHILDREN AGAINST THE LAW (ABH) (CASE STUDY OF CASE NUMBER 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cbn)

Authors

  • Mesya Nur Fadilla Oktaviani Darisa Universitas Swadaya Gunung Jati
  • Indah Rahayu Universitas Swadaya Gunung Jati
  • Gyfari Farhan Nur Setiadi Universitas Swadaya Gunung Jati
  • Rd. Henda Universitas Swadaya Gunung Jati
  • Ari Nurhaqi Universitas Swadaya Gunung Jati

DOI:

https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i8.856

Keywords:

Legal Forces, PERMA, diversion

Abstract

The purpose of this study is to identify how the application of PERMA No. 4 of 2014 to diversion efforts and how the legal force of the law in the enforcement of diversion at the court level in order to achieve justice for children in conflict with the law (ABH). The research primarily utilized qualitative data derived from both primary and secondary sources. The primary data includes case files and court decisions related to Case Number 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cbn, as well as the legal text of OPREMA No. 4, while secondary data is obtained from literature reviews of law journals, books, and prior research. The data analysis is conducted using content analysis and the case study method, allowing for a comprehensive examination of how the COPREMA of 2014 has been applied in this specific legal context. The results of the author's research through an interview with Mr. Sukiran, S.H. as the Deputy Criminal Registrar of the District Court I B Cirebon on Tuesday, June 4, 2024 at 14.30 WIB, regarding different regulations related to the diversion in each law enforcement agency, among other things, it can trigger the smooth running and results of judicial decisions. A comparative analysis of cases where diversion was achieved versus those where it failed could provide deeper insights into how diversion attempts can be improved, especially for cases involving children who face significant legal and social challenges. Additionally, examining the impact of such legal frameworks on recidivism rates among juvenile offenders could offer practical recommendations for enhancing the juvenile justice system in Indonesia.

References

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Anmuni, S, Asa, S, & Amalo, H (2023). Implementasi Wewenang Intelejen Kejaksaan dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara. COMSERVA. Hlm. 498

Nurazizah, SR (2023). PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Hlm. 1.

Nurhaqi, A (2022). Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. Collegium Studiosum Journal, Vol. 5 No. 1. Hlm. 7

Nuroniyah, W (2022). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia., cetakan ke-1., Lombok: YAYASAN HAMJAH DIHA., Hlm. 1.

Rahmah, SA, & Rambe, MS (2021). PENERAPAN DIVERSI OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN., JOURNAL OF LEGAL RESEARCH, Hlm. 7 dan 9

Romullah, A (2023). Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Makassar., Hlm. 22.

Saputra, AB, & Windiyastuti, F (2023). Kedudukan PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 Sebagai Dasar Penerapan Diversi Anak Terhadap Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara Di Atas 7 Tahun (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pen.Div/2022/PN.Plg). Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Hlm. 9-10

Satory, A, & Sibuea, HP (2020). Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Januari 2020. Hlm. 10

Syuhada, O (2020). Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Journal Presumption of Law, Hlm. 3

Tamrin, H (2023). Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi. Jurnal Legalitas (JLE). Hlm. 136

Waluyadi, W (2020). Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Anak Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1. Hlm. 58

Downloads

Published

2024-08-25