Reformulation of the Law Enforcement System in the Issuance of Driver's Licenses Through Driving Education Certification

Authors

  • Dwi Nur Setiawan Universitas Borobudur
  • Faisal Santiago Universitas Borobudur

DOI:

https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i6.1255

Keywords:

Law Enforcement, Driving Certificate, Driver's License

Abstract

A Driver's License (SIM) in Indonesia is proof of the legality of a person's ability to drive whose issuance is strictly regulated by the Indonesian National Police. However, the implementation of administrative requirements in the form of education certificates and driving training as stipulated in Police Regulation Number 5 of 2021 still faces obstacles in the community. This research aims to examine the urgency of testing the law enforcement system in fulfilling these requirements and formulate a more inclusive and applicable system. The method used is a normative juridical approach with the study of documents and regulations as the basis for analysis, accompanied by a review of Lawrence M. Friedman's legal system theory which includes the structure, substance, and culture of the law. The results of the study show that the failure to implement the requirements of the driving training certificate is greatly influenced by the low legal awareness of the community, the high cost of formal education, and the unequal access to accredited driving schools. Therefore, it is necessary to reformulate the law enforcement system through policies that are adaptive to the socio-economic conditions of the community, such as community-based training, gradual stages of training, and incentives for training institutions. This reformulation is expected to be able to encourage increased legal awareness, expand public participation in formal training, and improve traffic safety systemically. In conclusion, the success of law enforcement in the issuance of driver's licenses is highly determined by the synchronization of regulations with the real conditions of the community as well as the support of a strong legal culture.

References

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, “Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” vol. 19, no. 19, hal. 19, 2009.

Indonesia, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi,” Kementeri. Huk. dan Hak Asasi Mns. RI, hal. 1–34, 2021, [Daring]. Tersedia pada: Polri. (2021). Perpol No 5 Th 2021 Ttg Penerbitan Dan Penandaan SIM.pdf

W. Hariani dan Y. Susanto, “Implementasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi Oleh Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Polisi Resor Kota Pagar Alam,” J. STIA Bengkulu, vol. 9, no. 2, hal. 81–88, 2023.

B. Arifin dan A. D. Arumsari, “Analisa Perbandingan Regulasi Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Dan Dampaknya Pada Tingkat Kecelakaan Di Indonesia Dan Swedia,” E-Jurnal Spirit Pro Patria, vol. 2, no. 1, 2016.

F. A. Nastiti, “Hubungan antara kepemilikan SIM C dan keikutsertaan dalam tes pembuatan SIM dengan pengetahuan berkendara dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo,” Indones. J. Public Heal., vol. 12, no. 2, hal. 167–178, 2017.

M. D. Saputera, A. J. Purwoko, dan E. K. Limijadi, “Kajian Normatif Peraturan Tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Penderita Epilepsi di Indonesia,” SOEPRA J. Huk. Kesehat., vol. 9, no. 2, hal. 200–208, 2023.

A. Cahyadi dan E. Fernando, Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

P. M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

L. Rasjidi dan I. T. Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

T. Amelia, Dinamika Hukum Investasi di Indonesia. Bogor: PT. Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021.

K. Benuf dan M. Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan, vol. 7, no. 1, hal. 20–33, 2020.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2015.

A. Ahmad et al., Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

A. Fuadi, Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa. Deepublish, 2020.

M. M. Djafar dan G. Muhdar, “Penyuluhan Hukum Kepatuhan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kalangan Remaja Kota Ternate,” J. Pengabdi. Masy., vol. 3, no. 2, 2023.

Pudi Rahardi, Profesionalisme dan Reformasi POLRI. Laksbang Mediatama, 2007.

A. Mochammad, Z. M. Dinata, dan I. A. Wada, “Relevansi Integritas Dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo,” Inicio Legis, vol. 5, no. 2, hal. 1–15, 2024.

Adi Briantika, “Penjelasan Polri soal Buat SIM Harus Punya Sertifikat Mengemudi,” tirto.id. [Daring]. Tersedia pada: https://tirto.id/penjelasan-polri-soal-buat-sim-harus-punya-sertifikat-mengemudi-gMfz

B. Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

A. Antoni, “Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif,” J. Kaji. Syari’ah dan Masy., vol. 19, no. 2, 2019.

K. Saleh, M. Agusta, dan W. Weni, “Hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum,” Datin Law J., vol. 1, no. 2, 2020.

E. Utrecht dan M. S. Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

L. J. Van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

S. S. Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia,” IUS FACTI, vol. 2, no. 1, hal. 197–205, 2023.

L. Ansori, “Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif,” J. Yuridis, vol. 4, no. 2, hal. 148–163, 2017.

Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas. Malang: UNS Press, 2007.

S. Sidjabat, “Revitalisasi Angkutan Umum Untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta,” J. Manaj. Bisnis Transp. dan Logistik, vol. 1, no. 2, hal. 309–330, 2015.

A. Pambagio, “Protes Publik Transportasi Indonesia,” vol. 2, 2013.

A. Salim, “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Palu,” J. Katalogis, vol. 5, no. 4, hal. 124, 2017.

Ivany Atina Arbi, “Saat Sertifikat Pelatihan Mengemudi dari Lembaga Terakreditasi Jadi Syarat Ujian Kepemilikan SIM,” Kompas.com. [Daring]. Tersedia pada: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/20/22051311/saat-sertifikat-pelatihan-mengemudi-dari-lembaga-terakreditasi-jadi

R. Marsinah, “Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia.,” J. Ilm. Huk. Dirgant., vol. 6, no. 2, 2016.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2000.

S. U. Firdaus dan P. A. N. Panjaitan, “Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif,” Proceeding APHTN-HAN, vol. 2, no. 1, hal. 355–382, 2024.

M. M. I. Raharjo, Manajemen Pelayanan Publik. Bumi Aksara, 2022.

Downloads

Published

2025-06-25